Ingat Kuncinya

Kalaulah ukuran tinggi rendah tingkat pendidikan politik masyarakat diukur dari terselenggaranya Pemilu presiden secara langsung tanpa berdarah-darah, Indonesia termasuk sudah tinggi kelasnya. Bahkan kini bisa dijuluki biangnya demokrasi liberal.

Apalagi tidak hanya presiden, bahkan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara langsung dan tak pula serentak dalam satu seri pemilihan.Akibatnya hampir sepanjang tahun tak ada hari tanpa pemilu. Persis seperti musim durian di Jalan Sudirman, Pekanbaru, tak pernah sepi. Sepanjang apapun tahun, tetap ada pemilu. Hebatnya, pemilu demi pemilu berjalan tanpa konflik horizontal walau diselenggarakan oleh KPU yang banyak dituding kurang profesional.

Kehebatan lain, pemilu kita memiliki tingkat kesulitan tinggi, karena peraturannya selalu berubah-ubah, apalagi interpretasinya. Di samping itu tak ada format baku koalisi partai-partai, sehingga konfigurasi koalisi antar parpol pendukung pasangan kandidat seringkali tidak sama antara pusat, provinsi dan daerah, apatah lagi antara satu daerah dengan daerah lain. Kombinasinya sangat bervariasi dan seksi sekali.

Pelajaran lain yang bisa dipetik oleh negara-negara maju dari demokrasi liberal ala Indonesia adalah, komposisi pada puncak kekuasaan, seperti presiden dan wakil presiden, atau gubernur dan wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, umumnya bukan berasal dari satu partai. Komposisi seperti ini tidak terjadi di negara-negara maju semisal Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Prancis, Jepang, Singapura, atau Malaysia, di sini, presiden dan wakil presiden atau perdana menteri dan wakil perdana menteri, berasal dari satu partai. Koalisi di negara-negara tersebut biasanya dibangun pada tataran kabinet atau parlemen. Dua tokoh atau ‘’dua matahari’’ dari dua partai berbeda yang berada pada puncak kekuasaan bersama-sama menjalankan kekuasaan (seperti model kita), cepat atau lambat akan menimbulkan conflict of interest.

Umumnya bulan madu hanya berlangsung setahun dua, setelah itu masing-masing tebar pesona, rebutan pengaruh, rebutan kue, bahkan mungkin rebutan caddy golf. Bila sukses saling klaim, bila gagal saling cari kambing hitam. Resonansinya akan sampai ke bawah, siapa yang harus diminta pertanggungjawabannya? Kalau pucuk pimpinan berasal dari satu partai, atau sang wakil bukan berasal dari parpol tapi dari kalangan profesional, akuntabilitasnya lebih terjamin. Tanggung jawab berada pada satu tangan.

Tapi kawan, kalau isu yang dimainkan dalam pemilu presiden, gubernur, bupati, walikota atau pemilu legislatif seperti belum lama berselang, adalah isu tentang simbol-simbol, kita tidak hanya tidak naik kelas dalam pendidikan politik, bahkan turun kelas. Apalagi membawa-bawa ideologi, menyebut pilpres adalah perang ideologi, turunnya bukan lagi satu kelas, tapi dua atau bahkan tiga kelas.

Mestinya politik simbol, politik ideologi sudah lelap dalam kuburnya yang abadi. Tidakkah malu sama anak cucu bila harre gene kita masih bicara tentang simbol-simbol SARA, tentang ideologi, bahkan tentang atribut pakaian. Perdebatan mestinya tidak lagi pada simbol-simbol tersebut tapi pada platform, pada visi misi dan program. Bila kita ingin naik kelas dalam pendidikan politik, naik kelas dalam berdemokrasi, kita harus menyelenggarakannya dengan penuh keterhormatan. Menang terhormat, kalah terhormat. Kuncinya (sekali lagi kuncinya), adalah etika dan sopan santun. Alahai Capres dan Cawapres (1, 2 dan 3) dan para penggembiranya, ingat-ingatlah kunci itu seperti lirik lagu Kuburan Band. ‘’Lupa syairnya, ingat kuncinya, C A minor D minor ke G ke C lagi’’ Ayo kita nyanyi bersama!!*** (dikutip dari Riau Pos)