Minggu, 11 Desember 2016

Pencegahan Korupsi Berbasis Komunitas

Di Indonesia, korupsi telah menjadi semisal anatomi. Begitu kronisnya kondisi yang ada, sampai-sampai korupsi dimaknai sebagai sebuah budaya yang sudah mengakar. 

Padahal seharusnya tindakan ini harus senantiasa dipahami sebagai tindak kejahatan, sehingga tiada pemakluman pada setiap kasusnya. Bahkan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit S. Rianto dalam bukunya yang berjudul Koruptor Go to Hell menyebutkan, korupsi seharusnya diistilahkan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. 

Di Indonesia korupsi diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Ada dua cara pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan di Indonesia, pertama apabila telah terjadi Tindak Pidana Korupsi maka diberikan fungsi penindakan (represif melalui penagakan hukum), dan kedua untuk Kerawanan Korupsi (Corruption Hazard) diberikan fungsi Pencegahan (preventif secara fisik dan administratif). 

Untuk keberhasilan jangka panjang pemberantasan korupsi di Indonesia, maka fungsi pencegahan menjadi cara yang harus senantiasa digaungkan. Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) misalnya, menjadi salah satu upaya fungsi pencegahan yang harus senantiasa disyiarkan. 

Komunitas dan Pencegahan Korupsi 

Upaya pencegahan korupsi untuk jangka panjang membutuhkan usaha-usaha berkesinambungan dengan menggandeng semua elemen masyarakat yang ada. Tidak bisa KPK bekerja sendiri, atau penegak hukum yang lain ingin memberantas korupsi di Indonesia yang sudah akut, jika tidak dengan mengajak semua elemen bekerja sama. 

Oleh karena itu, perlu dilihat, subjek apa yang sangat efektif di tengah masyarakat untuk membantu program pemberantasan korupsi tersebut. Dan sebuah ‘komunitas’ bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan objek yang tepat dalam membantu upaya pemberantasan korupsi yang digaungkan KPK. 

Christensson dan Robinson mendefinisikan komunitas sebagai orang-orang yang tinggal di darah yang terbatas secara geografis, mereka berkomunikasi dengan satu sama lain dan memiliki ikatan antara orang-orang yang tinggal di sana dan daerah tempat tinggal. 

Dengan definisi ini, sebuah komunitas dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat di sekitarnya, sebab memiliki keterikatan yang lebih dekat secara geografis dan komunikasi. Maka peran perventif tindak pidana korupsi diharapkan akan bisa terlaksana dengan maksimal apabila komunitas-komunitas bisa digerakkan. 

Peran Komunitas Anti Korupsi 

Setidaknya, sebuah komunitas anti korupsi dapat membidik peran beberapa aspek berikut dalam menjalankan kegiatannya di tengah masyarakat: 

Peran edukasi 

Masyarakat harus diberi tahu definisi korupsi dan tindakan-tindakan terkait serta ancaman hukuman pidana bagi para pelakunya. 

Edukasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan sehingga menimbulkan rasa enggan untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. 

Hal ini bisa dilakukan dengan teknik penyuluhan, home sharing dan kegiatan lain yang dapat diterima masyarakat setempat. 

Anak-anak sekolah misalnya, bisa diberi penyuluhan mengenai pengetahuan tindak korupsi, masyarakat pedesaan yang jauh dari informasi dan sebagainya. 

Peran pemberdayaan 

Secara lebih luas, sebuah komunitas anti korupsi bisa memberdayakan masyarakat dalam mentradisikan budaya anti korupsi. Misalnya dengan menggandeng kalangan siswa untuk membentuk komunitas anti mencontek di sekolahnya, gerakan karyawan jujur dan sebagainya. 

Masyarakat diajak menerapkan prilaku anti korupsi secara perlahan-lahan sehingga stigma bahwa korupsi telah menjadi anatomi, sedikit demi sedikit akan bisa diperbaiki. Gerakan dari tingkat bawah yang dilakukan komunitas setidaknya akan memberikan gambaran masa depan anti korupsi yang lebih baik di Indonesia. 

Pada pelaksanaanya, perjuangan melawan korupsi melalui komunitas juga memiliki tantangan. Sejauh mana para pegiatnya bertahan tidak melakukan apa yang mereka serukan sebagai tindak terlarang. 

Jika sebuah komunitas bisa dibeli dengan kepentingan kelompok tertentu, maka independensinya sebagai alat pencegahan korupsi tidak lagi bisa dipercaya. Maka diperlukan orang-orang yang benar-benar kuat secara idealism dalam menggerakkan sebuah komunitas anti korupsi. 

Penulis: Muflih Helmi

Tulisan ini diikutsertakan dalam lomba Hari Anti Korupsi Internasional yang diselenggarakan KPK dan Blogger Bertuah Pekanbaru